VISORY BODY IN TACKLING MONEY POLITICS IN THE 2024 SERANG DISTRICT REGIONAL HEAD ELECTION

Risca Vanesa Risca; hasuri

doi:10.30656/ajudikasi.v8i2.10253

Authors

Risca Vanesa Risca Universitas Serang Raya
hasuri universitas serang raya

DOI:

https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v8i2.10253

Keywords:

Pilkada, Money Politik, Bawaslu

Abstract

This Money Politics exists because of the obsession of leaders elected by the people to have government authority. Because it is contrary to the principles of the election itself, money politics damages democracy. So, this study will look at how Bawaslu's efforts to prevent and handle money politics in the 2024 Regional Head Elections. The urgency of this study is the threat and impact of money politics on society which can damage democracy and integration in general elections. The research method used is normative juridical which is taken through legal library materials. The results of this study are the role and strategy of Bawaslu in preventing money politics, by educating the public about the threats and impacts of money politics, and the conditions of money politics in the Regional Head Elections in Serang Regency. Thus, Bawaslu has an obligation to take preventive measures so that money politics does not occur in the next general election.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Jurnal

Adinugroho, Ahmad Catur, Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih, and Ferdin Okta Wardana. “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kabupaten Ponorogo.” Perspektif 11, no. 2 (2022): hlm. 615–24. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6016.

Alim, Hifdzil, Mahbub Maafi Ramadlan, Marzuki Wahid, M. Nurul Irfan, and Rumadi Ahmad. “Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi.” PBNU 7 (2016): 207. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Jihad-NU-Melawan-Korupsi.pdf.

Dendy Lukmajati. “Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014.” Politika 7, no. 1 (2016).

Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, and Dwi Setiawan Chaniago. “Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif Di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat.” RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual 1, no. 1 (2019): 53–61. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5.

Kondoy, Gracella L M, Nixon Stenly Lowing, and Sarah D L Roeroe. “Peran Bawaslu Dalam Mencegah Money Politic Pada Masa Kampanye Pemilu Legislatif Di Kota Manado Tahun 2024.” Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT. Vol. 12, 2024. https://bawaslu.go.id/id/berita/Luncurkan.

Kuntag, Romario Christian Falco, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki. “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado.” Jurnal Lex Administratum 11, no. 3 (2023): 1–10.

Lampus, Christy Messy, Marlien T. Lapian, and Efvendi Sondakh. “Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea.” Jurnal Eksekutif 2, no. 3 (2019): 1–9.

Ma’arif, Wizdanul Ma’arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya. “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan 8, no. 1 (June 10, 2022). https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088.

Maitza Zahra, Maria Imelda, Nabila Ar-Rifdah, Reysha Nurul, and Athhar Muhammad. “Analisis Penerapan Politik Uang Pada Masa Demokrasi Di Kota Serang Provinsi Banten.” Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 4 (2024): 96–100.

Mukhsid, Waslam. “Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.” Jurnal Idea Hukum 1, no. 2 (2015). https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22.

Riastri Haryani. “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu Dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu.” Binamulia Hukum 12, no. 1 (July 11, 2023): 89–98. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347.

Sirait, Muhammad Firdaus. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Money Politic Dalam Pemilihan Umum,” 2024. https://kumparan.com/black-blue/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-terjadinya-money-politic-dalam-pemilihan-umum-22uToOCtgVX.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Website

Bawaslu. “Bawaslu Sebut Banten Peringkat 4 Provinsi Paling Rawan Politik Uang Di 2024,” 2024. https://news.detik.com/pemilu/d-6875403/bawaslu-sebut-banten-peringkat-4-provinsi-paling-rawan-politik-uang-di-2024/amp.

KBRN. “Ini Ancaman Bagi Pemberi Dan Penerima Politik Uang,” 2024. https:/www.rri.co.id/banten/pilkada-2024/1101460/ini-ancaman-bagi-pemberi-dan-penerima-politik-uang.