Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan

  • Alda Rifada Rizqi Sekolah Tinggi Hukum Bandung
Abstract views: 316 , PDF downloads: 344
Keywords: BUMDes, People’s Economy, Welfare State,

Abstract

The Village Government is an administrative entity that currently has an important role in supporting National Development. Development of Human Resources and utilization of Natural Resources and strengthening of infrastructure starts with the smallest government unit, namely the Village. Development no longer uses top down system (development from the center to the regions) but uses bottom up system (development that starts from the region), this proves that the village as a native community unit of the Indonesian people has its existence again. As a Welfare State, the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution) is explained that the State Economy is carried out based on populist economic principles that aim to improve shared prosperity, therefore development at every level of government, including Village governments by utilizing BUMDes for welfare village communities must be carried out based on the principles of people’s economy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku & Jurnal

Asshidiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016.

Dewi, Amelia Sri Kusuma. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. Jurnal Of Rural and Development, Volume V No. 1, Februari 2014.

Hadjon, Philipus, M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : Bina Ilmu, 1987.

Harahap, Krisna. HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia, Bandung : Grafiti Budi Utami, 2003.

Huda, Ni’Matul. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Pers, 2015.

Mushoffa, In’amul. Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Desa. Jurnal Transisi Edisi No. 9 Tahun 2014.

Panjaitan, Marojahan. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26 No. 1, Februari 2012.

Suparman, Asep. Desa dan Hak-Hak Tradisional. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 26, No. 1, Februari 2012.

----------------------, Peluang dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014, Materi Kuliah Hukum Otonomi Daerah Pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Sumodiningrat, Gunawan. Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2009.

Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari. Membangun Indonesia dari Desa; Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Yogyakarta: PT. Media Presindo, 2016.

Zulkarnaen, Reza, M. Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Jurnal Dharmakarya, Volume 5, No. 1, Mei 2016.

Dokumen/Literatur

Suroto, Badan Usaha Desa dan Koperasi, Kompas, Sabtu 11 Oktober 2014.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

PlumX Metrics

Published
2019-07-02
How to Cite
Rizqi, A. R. (2019). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 27-40. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1021