Sekolah Pemilu Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Covid-19 di Provinsi Riau Tahun 2020
Abstract views: 305
,
Pdf downloads: 254
Abstract
Kegiatan sekolah Pemilu ini berawal dari kekhawatiran akan dampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang tetap diselenggarakan pada masa COVID-19. Kekhawatiran ini tidak hanya mengenai penyebaran COVID-19 yang ditimbulkan akibat proses Pilkada, akan tetapi kekhawatiran tidak terwujudnya Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan bersama penyelenggara Pilkada baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Provinsi Riau. Metode kegiatan ini dilakukan dengan webinar series dengan menyiapkan kurikulum pembelajaran dan evaluasi secara komprehensif terhadap peserta sekolah Pemilu. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan dari kader Pemilu yakni modal sosial, komitmen dan tanggung jawab, serta penguasaan terhadap teknologi informasi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan ini adalah keterlibatan multi-stakeholder mutlak diperlukan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada serentak masa COVID-19 agar dapat berkualitas dan berintegritas. Penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi kunci dari pelaksanaan Pilkada yang aman terbebas dari penyebaran COVID-19
Downloads
References
Adler, P.S., and S.-W. Kwon (2002) “Social Capital: Prospects for a New Concept,” Academy of Management Review 27.1: 17-40.
Aspinall, E. (2014). Indonesia's 2014 elections: Parliament and patronage. Journal of Democracy, 25(4), 96-110.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). Problems of democratisation in Indonesia: elections, institutions and society. Institute of Southeast Asian Studies.
Kompas.com. (16 September 2020). Tuntutan Industri 4.0 bagi Pekerja Milenial. Diperoleh dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/16/101645065/tuntutan-industri-40-bagi-pekerja-milenial?page=all. (diakses pada 8 November 2020).
LaCombe, S. J., & Juelich, C. (2019). Salient ballot measures and the millennial vote. Politics and Governance, 7(2), 198-212.
Naurin, E. (2011). Election promises, party behaviour and voter perceptions. Springer.
Norris, P., & Nai, A. (Eds.). (2017). Election watchdogs: transparency, accountability and integrity. Oxford University Press.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
Sommerfeldt, E. J. (2013). The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil society, and democracy. Public Relations Review, 39(4), 280-289.
Taylor, P. (2016). The next America: Boomers, millennials, and the looming generational showdown. Lon- don: Hachette.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Copyright (c) 2022 Auradian Marta, dan kawan-kawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
