Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidanau Provinsi Banten
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.9666Kata Kunci:
tata kelola kolaboratif, Pemangku Kepentingan, Kolaborasi Antar LembagaAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi collaborative governance yang dilakukan oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau dalam pengelolaan DAS Cidanau, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran mengenai proses kolaborasi berdasarkan teori Ansell & Gash (2008) yang terdiri dari 4 (empat) variabel utama yakni: 1) Kondisi Awal, 2) Desain Kelembagaan, 3) Kepemimpinan Fasilitatif, 4) Proses Kolaborasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sehingga cara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka, serta validitas data diperiksa dengan teknik triangulasi dan member check. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governnace yang melibatkan Pemerintah Provinsi Banten dengan pihak swasta, masyarakat, LSM, akademisi dan media sudah berjalan cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya permasalahan pada indikator dialog tatap muka, yaitu kurangnya pastisipasi pemerintah pada saat pelaksanaan rapat forum, selain itu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Cidanau yang mendasari dilakukannya kolaborasi ini belum dapat teratasi seluruhnya. Sehingga diharapkan kedepannya FKDC dapat meningkatkan manajemen organisasi dengan membuat aturan secara tertulis yang harus dipatuhi oleh seluruh stakeholders. Selain itu, dalam kolaborasi ini juga FKDC diharapkan dapat melibatkan lebih banyak pakar-pakar ilmu pengetahuan, agar permasalahan DAS Cidanau dapat ditangani dengan tepat.
Referensi
Buku
Astuti, R.S. dkk, 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Universitas Diponegoro Press
Matthew, Miles & Huberman. 2009. Analisis Data Kualitatif.
Alih bahasa: Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
Moleong, Lexy.J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Rahadian, 2018. Menuju Pengelolaan Terpadu DAS Cidanau. Serang: Perpustakaan Nasional
Jurnal Artikel
Apriadi, Y., Haris Wanto, A., & Amelia Novita, A. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat Di Kabupaten Sorong Selatan. Jap), 6(7), 360–367.
AZHARI, M., Salim, A., & Masburiyah, M. (2022). Penerapan Collaborative Governance Dalam Pembangunan Di Desa Berau Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun. http://repository.uinjambi.ac.id/15055/%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/15055/1/MUHAMMAD AZHARI 105170525 PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BERAU KECAMATAN CERMIN NAN GADANG KABUPATEN SAROLANGUN - fc dante denta.pdf
California, U. (2007). Tata Kelola Kolaboratif dalam Teori dan Praktik. November, 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Hutami, S. Y. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pengkoordinasian Objek Wisata Danau Sipin di Kota Jambi. 1–70.
Kirana, C. A. D., & Artisa, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 68–84. https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119
Kurniawan, I. A., Machrunisa, & Firna, N. A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4, 13–21.
Kusuma, Denta Aura. (2022) Collabirative Governance dalam penyelenggaraan Satu data indonesia di kabupaten mempawah Provinsi kalimantan barat
Rahmah, R. (2023). Collaborative Governance Dalam Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Banda Aceh. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33389/
Sinaga, R. M. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Transportasi Umum Di Kota Pekanbaru. Perpustakaan Universitas Islam Riau, 35–40. https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/209
Dokumen
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten
Forum Komunikasi DAS Cidanau
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Liani Wulandari

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.






