Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.926Keywords:
Implementation, Program, Road MaintenanceAbstract
This study aims to determine the Implementation of Road Maintenance Programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Case Study in Pandeglang District). This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques used are: Interview, observation, documentation. Research location of the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Pandeglang Regency and Pandeglang District. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) Implementation of Road Maintenance programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Pandeglang District Case Study) has been going well because the planned program has been realized in 2017 and adjusted to the given budget to the PUPR Service but not all maintenance can be carried out. 2) Supporting factors, namely the possibility of infrastructure funding that can be obtained not only from the APBD but the assistance from the Special Allocation Fund (DAK), the National Budget, assistance from the province and human resources and applicable regulations. The inhibiting factor of the implementation is of course the budget that is lacking but many roads must be handled so that it is not handled quickly, unexpected weather can slow down repairsDownloads
References
Agustino. Leo, 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta
Djunaidi. Edi, 2013. Implementasi Pembangunan Jalan Lingkungan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota. Samarinda : Universitas Mulawarman
Hamdi. Muchlis, 2014. Kebijakan Publik: Proses, analisis, partisipasi. Bogor : Ghalia Indonesia
Hartini. Sri, 2012. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman
Hadiwardoyo. P. Sigit, 2015. Implementasi Data Mining untuk Mendukung Sistem Manajemen Perkerasan Jalan di Indonesia. Depok : Universitas Indoesia
Julianto Hendra, Jumario Noptri, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kota Tarakan, Jurna Potensi.
Lulus Prapti NSS, Suryawardana Edy dan Triyani Dian, 2015. Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang, j. Dinamika Sosbud Volume 17 Nomor 2, Juni 2015 : 82 - 103
Mulyadi. Deddy, 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung : ALFABETA
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA
Suharto. Edi, 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Revika Aditama
Suharto. Edi, 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Sururi, Ahmad, 2015. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, Jurnal Sawala Administrasi Negara, Volume 3 Nomor 2, Januari-April, Halaman 1-25.
Tahir. Arifin, 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : ALFABETA
Peraturan Bupati Pandeglang nomor 54 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 248 tahun 2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi
Keputusan Gubernur Banten, Nomor 620 Tahun 2016 Tentang Penetapan Jalan Provinsi Banten
Keputusan Bupati Pandeglang, Nomor 620 Tahun 2009 Tentang Daftar Induk Jalan Kabupaten Pandeglang
http://mtrpbs.rehabilitasi-dan-pemeliharaan-bangunan.co.id/2009/10/, 3 maret 2017, Pukul 21.19
https://www.scribd.com/doc/94391322/Permen-PU-Nomor-13, 10 maret 2017, pukul 09.35
http://bantenheadline.com, 25 mei 2018, pukul 09.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
