Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP di Kabupaten Bogor
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v12i2.r5819s65Keywords:
Implementation, Public Policy, Zoning System PPDBAbstract
Education is fundamentally important and greatly needed by every citizen, and education must be implemented evenly and fairly for every citizen because enriching the nation's life is one of the goals of the Republic of Indonesia. The policy of the zoning system for the New Student Admission (PPDB) initiated by the government is an effort to reduce the gaps between schools that are categorized as superior and those that are not yet superior. This research was conducted to determine the success of the implementation of the zoning system policy for PPDB at the junior high school level in Bogor Regency, as well as the challenges faced and the efforts made by policy implementers. The method used was descriptive qualitative method with George C. Edward III's theory focusing on four dimensions: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The implementation success of the SAMISADE program in Megamendung Village has been observed to be effective, evidenced by in-depth interviews with informants, supporting documents, and the results of the zoning system implementation for PPDB at the junior high school level in Bogor Regency.
Key words: Implementation, Public Policy, Zoning System PPDB.
References
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
Agustino, L. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Duta, A. R. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Dye, Thomas R. 2011. Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall.
Edward III, George C (edited). 1990. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. Mazmanian, D. A & Sabatier, P. A. 1983. Implementation and Public Policy.USA:
Scott Foresman and Company.
Moses, Melmambessy. 2012. Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Media Riset Bisnis & Manajemen 12.1 : 18-36.
Mudrajat Kuncoro. 2003. Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta: AMP YKPN.
Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Jurnal Pendidikan Glasser, 3(1), 78-92.
Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S. 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : GAVA MEDIA.
Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 7(3), 424-438.
Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : alfabeta.
Sugiyono, 2019. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : alfabeta.
Teguh Triyanto, 2014. Pengantar Pendidikan,.
Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.23-24.
Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30(2), 129-153.
Peruturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Permendikbud No. 44 Tahun 2019
Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang PPDB Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek RI Nomor: 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Saprudin Saprudin, Muhamad Husein Maruapey, M. Rifa’i Eka Pratama, Asep Noor By, Kiki Rizki Fauzi, Muhammad Rudy Herliansyah, M. Agil Setiawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.