Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta

  • Agung Rheza Fauzi Universitas Indonesia
  • Amy Yayuk Sri Rahayu Universitas Indonesia
Abstract views: 257 , PDF downloads: 438
Keywords: HIV AIDS, Collaborative Governance, Dinamika Kolaborasi

Abstract

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk  manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.


Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Amy Yayuk Sri Rahayu, Universitas Indonesia
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi

References

Agbodzakey, James K. 2015. Quantitative Evidence of Collaborative Governance of Broward and Palm Beach Counties HIV Health Services Planning Councils in Two Different Legislative Cycles. International Journal of Current Advanced Research, 520-530, December 2015.

Ansell, Chris dan Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administratiom Research and Theory, Advance Access Published, 18: 543 – 571, November 13.

Australian Aid. 2015. Kebijakan HIV-AIDS dan Sistem Kesehatan di Indonesia. Hasil penelitian kerjasama Australian Aid dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM.

Emerson, Kirk dan Tina Nabatchi. 2015. Collaborative Governance Regimes. Washington DC : Georgetown University Press.

Emerson, Kirk, Tina Nabatchi dan Stephen Balogh. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory, May, Vol. 22:1-29.

Gabrielian, Vatche. 1999. Qualitative Research Methods: An Overview dalam Gerald J. Miller & Marcia L. Whicker. Handbook of Research Methods in Public Administration, New York:Marcel Dekker. 167-2015.

Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. 2017. Paparan: Program Penanggulangan HIV dan AIDS Serta Situasi Epidemi HIV dan AIDS di DKI Jakarta. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta.

Lexy, J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mayer, Kenneth H dan Hank F. Pizer. 2009. HIV Prevention : a Comprehensive Approach. London: Academic Press.

Osborne, Stephen. P. 2010. The New Public Governance? Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance, New York : Routledge.

World Health Organization. 2017. Kajian Nasional Respon HIV di Bidang Kesehatan Republik Indonesia. Laporan WHO untuk Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 231 Tahun 2015 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi

Keputusan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta Nomor 62/KPAP-DKI/VIII/07 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Program Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi DKI Jakarta.

Published
2019-06-30
Section
Articles