Policy Formulation for Village Expansion in Ngumpakdalem Village, Dander Subdistrict, Bojonegoro Regency
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.7992Keywords:
Formulasi Kebijakan, Pemekaran Wilayah, DesaAbstract
Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Desa. Kebijakan ini mencakup empatdesa di empat kecamatan yang tersebar di kabupaten Bojonegoro yaitu desa Napis kecamatan Tambakrejo, desa Leran Kecamatan Kalitidu, desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya berfokus pada pembuatan kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem, yang memiliki populasi lebih dari sepuluh ribu orang di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn yang mencakup indikator pengenalan, spesifikasi, pendefinisian, dan pencarian masalah digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan metode kualitatif.
References
Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik), 3(1), 1. https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991
BJN, R. (n.d.). Empat Desa di Bojonegoro Diwacanakan Pemekaran - Radar Bojonegoro. https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711311787/empat-desa-di-bojonegoro-diwacanakan-pemekaran
Eko Handoyo. (2012). Buku Kebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_z_lib_or.
Imam Sapi’i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos, M. (2013). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.
Lailissaum, A. (2017). Kebijakan informasi geospasial dalam penataan desa. 601–610.
Lutpiah, M., Faizi, F., & Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, M. (n.d.). Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). 10.24235/empower.v2i2.4635
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
Mubarokah, N. L. (2007). Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Skripsi Sarjana, 1(14 June 2007), 1–10. https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf
Muktar, O. :, Rusdi, ), Siregar, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2023). Politik Hukum Dalam Pemekaran Desa. In JURNAL RECTUM (Vol. 5, Issue 1). http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3474
Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). Journal of Governance and Public Policy, 2(1). https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif, 1, 286.
Nadia, S., & Magriasti, L. (2022). Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam. Jurnal Pendidikan Tambunsai, 6(2), 16815–16826.
Ngumpakdalem. (n.d.). Website Resmi Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. https://ngumpakdalem-bjn.desa.id/first/statistik/4
Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 3(1), 36–43. https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i2.1341
Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. Journal on Education, 5(4), 16737–16747. https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861
Pirdo Mangatur MS, T. T. (2013). Evaluasi Desa Pemekaran. Jurnal Kebijakan Publik, 4(1), 93–96. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/viewFile/1337/1327
Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 18(2). https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7936
Rusmandani. (2015). Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015. 4(6), 1–14.
Sahrul, Primasari S; Jiwantara, F. A. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(6). http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/606
Santoso, P. (n.d.). Kebijakan Publik.
Sofianus, T., Nazaruddin, M., & Bin Abubakar, M. (n.d.). Dinamika Formulasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/10271
Widyaningrum, W. Y., Radiansyah, R. R., & Sukaryo, Y. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(3), 61–76. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/609
Yahya, E. R. Z; Lengkong F. D. J & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulut Dalam Menyelesaikan Konflik. Jurnal Administrasi Publik, 4(65). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/22052
