Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Kanor (Studi Tentang kualitas Pelayanan Publik)
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.710Keywords:
Quality of Public Services, Population AdministrationAbstract
Improving the quality of public services is an important concern for the government, this is evidenced by the enactment of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. The recording service for electronic resident identification cards is an administrative service provided by the government to its citizens. However, the reality in the field of electronic ID card recording service at Kanor District Office is not in accordance with the expectations of the community in obtaining public services, this can be explained from the lack of service speed, courtesy and friendliness of service personnel, implementing competence, and facilities and infrastructure in the service room. This study aims to find out and explain the service of recording electronic identity cards in the Kanor sub-district office (study of the quality of public service). The approach mix method in which qualitative data generalised through whislt quantitative data. Determination of informants using purposive snowball sampling. Data analysis uses data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing / verifying. The results showed that the service quality of electronic resident card recording at the District Office of Kanor was from the aspect of infrastructure and facilities, implementing competence and good implementation behavior, but from the aspect of slow service time (not good).References
Afrial, R, 2009, “Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerahâ€, Jurnal Adminstrasi dan Organisasi
Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009.“Metodologi Penelitian Kualitatif†Alfabeta, Bandung
Hardiyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Aspek, Indikator, dan Implementasinya, Gaya Media, Yogyakarta.
Sugiyono, 2013 “Metode Penelitian Manajemen†Alfabeta, Bandung.
Sumber Lain :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan