Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723Keywords:
BUMDes, Good Governance, Desa SukalaksanaAbstract
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip good governance dari United Nation Development Programme (UNDP, 1997), yaitu; Partisipasi, Kepastian Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Orientasi Pada Kesepakatan, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi, Akuntabilitas dan Visi StrategikMetode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Jelaskan Teknik pengumpulan dan analisis data) Hasil penelitian ini adalah implementasi good governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan baik, Indikator dilaksanakan tercermin dari keberadaan BUMDes yang dirasakan oleh masyarakat sebagai badan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan sebagai Badan Usaha yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sukalaksana. Saran peneliti adalah: Meningkatkan kerjasama dengan mitra usaha BUMDes, meningkatkan pelaksanaan peraturan hukum, membuat website BUMDes Bina Laksana, meningkatkan tanggung jawab kerja, membuka layanan kotak surat, pelatihan UKM di gedung pertemuan BUMDes, peraturan penggunaan dana operasional, penerimaan pegawai di bidang akuntansi dan diperlukan strategi baru pengembangan BUMDes.
Downloads
References
Bagus, N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Atas Kerjasama Badan Usaha Milik Swasta. JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 98–101. https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2226
Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). Model Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(3), 441. https://doi.org/10.24198/ kumawula.v3i3.28062
Heryanto Monoarfa. (2012). Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan. Jurnal Pelangi Ilmu Administrasi, 5(1), 1–9.
Khasanah, N. R. (2021). Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo. Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 3(1). https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.543
LAN & BPKP RI. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2.
PERDA Kabupaten Garut. (2008). Peraturan Perundangan. Republik Indonesia, (2015). Pemerintah Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2011. Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Garut., 1(1), 1–23.
PERDes Sukalaksana. (2016). Peraturan Perundangan. Peraturan Desa Sukalaksana Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, 1, 103–111.
Rawls, J. (1999). Teori Keadilan. Jurnal Konstitusi, 6(1), 135.
Republik Indonesia. (2014a). Peraturan Perundangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 1(1), 45–54. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088
Republik Indonesia. (2014b). Peraturan Perundangan. Undang-Undang Rebublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 3(August), 1–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.007
Sedarmayanti. (2012). Good Governance & Good Corporate Governance Bagian Ketiga Edisi Revisi. Buku Good Governance & Good Corporate Governance Bagian Ketiga Edisi Revisi, Penerbit CV Mandar Maju. Bandung, 1(1), 338.
Sofyani, H., Ali, U., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). JIA (Jurnal Ilmiah …, 5(2), 325–359.
Sugiyah. (2001). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Gotong Royong Di Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. EJournal Pemerintahan Integratif, 7(2), 45. ejournal.pin.or.id
UNDP. (1997). Good Governance Principles; Management Development and Governance Division Bureau for Policy and Programme Support United Nations Development ProgrammeUnited Nations Development Programme (Issue New York, January 1997).
Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 22(2). https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410
