Implementasi E-Government Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil
DOI:
https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5476Keywords:
E-Government, Platform, ImplementasiAbstract
Penelitian ini berjudul Implementasi E-Government pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Studi Kasus Platform Sobat Dukcapil. Penelitian ini penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Informan dalam penelitian ini meliputi satu orang Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai informan kunci, satu orang Jabatan Fungsional Tertentu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai informan kunci dan lima orang Masyarakat pengguna aplikasi Sobat Disdukcapil. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi E-Governtment Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang melalui Studi Kasus Platform Sobat Disdukcapil dilihat dari 3 dimensi yaitu (Faster) Kecepatan Pelayanan, (Better) Kualitas Pelayanan dan (Cheaper) Biaya Pelayanan yaitu: (1) Faster Kecepatan pelayanan yang diberikan dari pelayanan berbasis digital oleh platform Sobat Disdukcapil sudah waktu pelayanan yaitu hanya membutuhkan waktu 2 hari kerja; (2) Better Kualitas Pelayanan yang di berikan pada layanan berbasis digital ini sudah jauh kualitas pelayanan dari pada sebelum diterapkannya platform tersebut; (3) Cheaper Biaya Pelayanan yang diberikan pada aplikasi Sobat Disdukcapil ini relatif Biaya Pelayanan dari pada sebelumnya, masyarakat hanya bermodalkan kuota internet dan bebas biaya dari pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan.
Downloads
References
Akhmad Mustafa1, Murdiansyah Herman2, Fika Fibriyanita3 E-Goverment, Pelaksaanaan E-Kliping Berbasis. " 1ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 17120038 2ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska,
3ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska, 1121028801."
Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. Jurnal Inovasi, 9(01).
Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam Di Kota Langsa (Doctoral Dissertation, Universitas Medan Area).
Ariska, C. (2020). Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Kantordinas Perhubungan Di Kota Prabumulih (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
Cahyadi, Adi. "E-Government: Suatu Tinjauan Konsep Dan Permasalahan." The Winners 4.1 (2003): 1-12.
Dinda, N. Y. (2020). Kualitas Pelayanan Melalui Implementasi Elektronic Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 (Doctoral Dissertation,Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
Dwiyanto, Agus. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, 2011.
Enitasari, Ria, And Diana Hertati. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo." Public Administration Journal Of Research 1.2 (2019): 137-150
Fajar, H. T. (2019). Implementasi Perda Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Kudus (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences).
Megayanti, M. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Pada Analis Kartu Kredit Bank X (Persero) Tbk Kanwil Y (Doctoral Dissertation, Universitas Mecu Buana Yogyakarta).
Syafrianto, E. (2015). Implementasi Pembelajaran Pendidikana Gama Islam Berwawasan Rekontruksi Sosial. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 6(2), 217-229.
Syahdan Maulana, S. (2021). Peran Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Publik Kepada Masyarakat Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
Untari, F. (2018). Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-Tax)(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang) (Doctoral Dissertation, Universitas Brawijaya).
Yani, Ija, Guntur Karnaeni, And Syamsul Bahri. "Pengembangan E-government Pada Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Majene." Jurnal Paradigma Administrasi Negara 2.1 (2019): 1-4.
Aturan dan Undang-Undang :
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
Peraturan Pemerintah (Pp) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
