Implikasi dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah


Abstract
Downloads
References
Cucu Solihah, Negara Sejahtera Dengan Memberdayakan Zakat Melalui Fungsionalisasi Sistem Ekonomi Islam Dan Hukum Administrasi Negara, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol. VI No. 01 Edisi januari-Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur.
………., Implementasi Undang-Undang N0. 38 Tahun 1999 dan Perda Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 20004 Tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan di kabupaten Cianjur, Jurnal Hukum Vol. III Nomor 01 Mei-Oktober 2008, Fakulatas Hukum Universitas Suryakancana.
Dyah Esthi Perwitasari. “ Karakteristik Mustahik Dalam Penggunaan Dana ZIS Dan Pegnaruhnya Terhadap Probabitas Pengingkata Pendapatan Usaha ( Studi Kasus Mustahik Peserta Program Pemberdayaan Ekonomi LAZ PKPU”, Eksis Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islami.Vol.4 No.2. April-Juni 2008, Jakarta : Kekhususan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Program Studi Timur Tengah Dan Islam Program Pascasarjana UI.
Elli Ruslina, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia : Terjadi Penyimpangan Terhadap Konstitusi, Litigasi Jurnal Ilmu Hukum Vo. 12 No. 1 April 2011,FH Universitas Pasundan, Bandung.
Etty Rochaeti. “Analisis Mengenai Zakat Profesi Kaitannya Dengan Pajak Penghasilan” Jurnal Wawasan Hukum, Vol.24 Nomor 1. Februari 2011,Bandung: Fakultas Hukum STHB.
Gusfahmi, Rekontruksi Praktek zakat dan pajak untuk menanggulagi kemiskinan, Zakat & Empowering Jurnal pemikiran dan gagasan vol. 2 Juni 209.IMZ, Ciputat,.
Mufidah, Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011) Jurnal Cita Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2016
Rini Irianti Sundari, Pelaksanaan Etika Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Scientica Jurnal Social Humaniora ( Hukum, Manajemen, Psikologi, pendidikan, komunikasi, Vol. I No. 1 Juni 2013,
.
Buku
Bagir Manan. Politik Perundang-undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, Fakuktas Hukum UNILA, Lampung,1996.
DimocK & Dimock. Adminstrasi Negara, Renika Cipta, Jakarta,1992.
Mubyarto. Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia. LP3ES. Jakarta. 1988.
Taufiq Effendi. Reformasi Birokrasi dan iklim Investasi.Konstitusi Press. Jakarta. 2013.
Yusuf Qaradhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Judul Asli : Musykilah Al-Fakr Wakaifa ‘Aalajaha al-Islam), penerjemah : Syafril Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995
Copyright (c) 2017 Sawala : Jurnal Administrasi Negera

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.