Model Perumusan Kebijakan “Public Mechanism Approach” Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo

Authors

  • Rustam Tohopi Universitas Negeri Gorontalo
  • Yakob Noho Nani Universitas Negeri Gorontalo
  • Yanti Aneta Universitas Negeri Gorontalo

DOI:

https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916

Keywords:

policy formulation model, public test mechanism, development planning

Abstract

Abstract
Objectives - This research is conducted to describe the stages and mechanisms of development planning policy formulation. The stages and mechanisms of planning will be examined in more depth about the process of public involvement in every approach used in the implementation of the development planning system. The collection of research data was conducted through an in-depth interview process of 30 informants at the Gorontalo District Regional Development Planning Agency. Findings - Based on the results of the study, increased effectiveness of Regional Development planning through the Public Participation Approach or through the Approach Mechanism (PM-A) Original – The Public Mechanization Approach Emphasizes the importance of the stages of Public Testing in policy formulation. This stage is done for the achievement of policy objectives in accordance with the targets appropriately.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dye, Thomas R. Understanding Public Policy, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1978

Kadji, Yulianto, 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik-Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. UNG Press, Gorontalo

Mile, and Huberman, (1992) Analisis data kualitatif (buku sumber tentang metode metode baru) penerjemah, Tjetjep Rohendi. Universitas Indonesia (UI -Press), 1992

Sjafrizal, 2014. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, PT. Raja Grafindo Persada ; Depok

UU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Sistem Perencanaan Pembangunan

Kurniansyah, D. (2018). Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(2), 262-275.

Andiana, Y. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang (Spatial Planning) Dengan Perencanaan Pembangunan (Sectoral Planning)(Studi Kasus: Identifikasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Kewilayahan Dengan Pembangunan Sektor Infrastruktur Di Kota Bandung).

Revisa, N. (2019). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Nurana, A. C. (2012). Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan Ciayumajakuning. Jurnal Bumi Indonesia, 1(3).

Sasana, H. (2009). Analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota provinsi jawa tengah dalam era desentralisasi fiskal. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 16(01).

Dewanta, A. S. (2016). Otonomi dan Pembangunan Daerah. UNISIA, (53), 325-329.

Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1930-1936.

Krisnanto, W., & Suryawati, N. (2019). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(3), 481-489.

Kurnia, R. S. (2017). Pengaruh pelaksanaan good governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kabupaten Bandung (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Fahmi, R., Adiputra, Y. S., & Handrisal, H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2018. Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 157-166.

Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 17(1), 7-15.

Djoeffan, S. H. (2002). Strategi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(1), 54-77.

Setianingsih, B. (2015). Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDA)(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3(11), 1930-1936.

Nasution, A. (2007). Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010).

Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik), 6(2), 195-224.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Published

2021-12-01