Implementasi Kebijakan E-Procurement di Kabupaten Buton Selatan
![](https://i.ibb.co/4sq7yLG/ico2.png)
![](https://i.ibb.co/8zQW6X2/ico3.png)
Abstract
E-procurement is the government's effort to improve public services and develop good governance. This study aims to explain the implementation as well as the e-procurement model in South Buton Regency. Data collection techniques using interviews, observation, and document studies. The results show that the implementation of e-procurement in the South Buton Regency has been carried out even though there are several problems. The e-procurement implementation model in South Buton Regency shows that the variables that affect performance are the disposition of the implementor and the characteristics of the implementing agent. The main variable is the disposition of the implementor because the implementors in South Buton Regency know, understand, accept and implement the e-procurement policy as stipulated in Presidential Regulation 16 of 2018 concerning the procurement of government goods/services. Implementors have a strategy, namely by holding concurrent positions as happened in the election working group, working more outside working hours, also trying to maximize funding sources and limited facilities and infrastructure. On the other hand, resources affect the characteristics of implementing agents where regional apparatus organizations need resources, both human resources, financial resources, and the availability of facilities and infrastructure in implementing programs and activities.
Downloads
References
Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Suka
Bumi : CV. Jejak
Dewi, Desiana Kartika. 2018. Efektivitas dan Efisiensi E- Procurement Dalam
Proses Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Magelang. Universitas Tidar.
Keptonnews. 26 Februari 2019. Putus Kontrak, Proyek Pengeboran Air Bersih di
Tiga Pulau di Busel Gagal. http://www.keptonnews.com/blog/author/anis).
Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Peraturan Bupati nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Buton Selatan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Sardi, Santi. 2017. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Bulungan. Universitas
Terbuka.
Suaib, Muhammad Ridha. 2016. Pengantar Kebijakan Publik; Dari Administrasi
Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga
Implementasi Kebijakan. Yogyakarta : Calpulis.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : CAPS
Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Bandung : AIPI Bandung
Wijayanti, Santi Okta dan Ari Subowo. 2016. Studi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good
Governance di Kabupaten Trenggalek. Universitas Diponegoro
Yuwinanto, Prasetyo Helmy. 2013. Implementasi E-Procurement pada
Pemerintah Kota Surabaya. Jejaring Administrasi Publik Th V. Nomor 1
Copyright (c) 2021 Zainul Abidin, La Didi, Yuharsi
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.