Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  • Rully Redhani STISIPOL Pahlawan 12
  • Bambang Satria STISIPOL Pahlawan 12
Abstract views: 540 , Pdf downloads: 630
Keywords: Kebijakan; Implementasi; Program Agropolitan

Abstract

In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of this study was to determine how to implement agropolitan programs in Bangka Belitung and to identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Rully Redhani, STISIPOL Pahlawan 12

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12

Bambang Satria, STISIPOL Pahlawan 12

Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12

References

Akib, Haedar. 2010. Implementasi Kebijakan, Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

Anggara, S. 2018. Kebijakan Publik. Edisi ke-2. CV. Pustaka Setia. Bandung.

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 4(4).

Baiq Diana, dkk. 2016. Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. Vol. 7 Nomor 2.

Basuki, A. T. (2012). Pengembangan kawasan agropolitan. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 13(1), 53-71.

Farhanah, L., & Prajanti., S.D.W. (2015). Strategies in Developing Agropolitan Areas in Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 16(2), 158-165.

Indiahono, D. 2016. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Gava Media, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Pertaniaan Nomor 46 Tahun 2015, tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perkebunan Nasional

Kusumanegara, S. 2010. Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Gava Media, Yogyakarta.

Mahardian, Ardhana Januar, 2013, Implementasi Kebijakan Agropolitan di Kabupaten Tulungagung, Surabaya

Nugroho, Iwan. 2009. Agropolitan: Suatu Kerangka Berpikir Baru Dalam Pembangunan Nasional?. Jurnal of Indonesian Applied Economics. Volume 2 Nomor 2.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Kawasan Pertanian

Putra, R. N. (2015). Implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di kota batu sebagai kawasan agropolitan. Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2), 71-80.

Ramadhani, A. dan M.A.Ramadhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. 11 (1). 1-12.

Subarsono, A.G. 2012. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Indonesia

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed methods). CV Alfabeta, Bandung

Wulan Yuni, S. I. S. K. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Publika, 4(7).

PlumX Metrics

Published
2020-12-17