Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah

Abstract

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri sister province di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menunjukkan hasil yang kurang efektif dan maksimal karena (1) tidak adanya klausal kerjasama provinsi pada pasal 3 di dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2010, (2) lemahnya komitmen dari sister province untuk mentaati perjanjian, (3) komite bersama yang diagendakan bertemu tiap setahun sekali sebagai forum evaluasi, belum bisa berjalan (4) peran dari masing-masing dinas, belum dilaksanakan dengan maksimal (5) minimnya program-program kerjasama yang terealisir, (6) data hasil investasi dan perdagangan ekspor maupun impor kurang terperinci.

Faktor-faktor pendukung, tersebut antara lain; (1) Adanya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten dari Biro Otda dan Kerjasama ke dinas-dinas terkait kerjasama luar negeri sister province, (2) jumlah pegawai, sumber wewenang dan sumber  anggaran yang cukup (3) adanya action plan (seperti SOP). Faktor-faktor penghambat, antara lain: (1) kemauan dan keinginan implementor dalam menindaklanjuti MoU kerjasama dalam bentuk kerjasama yang lebih teknis masih lemah (2) kemampuan berbahasa asing yang masih lemah dari pelaksana menjadikan komunikasi dalam berkoordinasi antara Jawa Tengah dengan masing-masing sister province menjadi kurang komunikatif dan maksimal, (3) jumlah dinas yang cukup banyak dan tersebar mempengaruhi penyebaran tanggungjawab kepada dinas-dinas yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi maupun komunikasi antara dinas satu dengan lain yang terlibat kerjasama.