Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)

Abstract

Setiap negara memiliki kewenangan terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara, akan tetapi negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan kerap mengalami kendala dan permasalahan dalam memproses dan mengadilinya ketika pelaku kejahatan lari atau sedang berada di wilayah negara lain. Contohnya tersangka kasus suap Harun Masiku yang berada di Singapura dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan mengenai konsep dan macam-macam yurisdiksi kriminal negara; dan (2) untuk menganalisis bagaimana kerjasama internasional menjadi suatu solusi untuk menerapkan yurisdiksi kriminal negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yurisdiksi kriminal negara adalah kewenangan suatu negara terhadap suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam atau di luar wilayah suatu negara. Yurisdiksi kriminal dibedakan dalam beberapa macam, yakni: Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstra-teritorial, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif dan pasif, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip perlindungan, Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip universal. Kerjasama internasional baik berupa ekstradisi, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan secara langsung, maupun pengambilan secara paksa berdasarkan persetujuan negara yang bersangkutan akan memudahkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam menerapkan yurisdiksi kriminal terhadap pelaku kejahatan yang sedang berada di negara lain.