Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
(Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah)
DOI:
https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180Keywords:
Implementation, Policy, Violence Against WomenAbstract
Abstract
Problems: DP3AP2KB of Central Java Province is sourced on the Simfoni-PPA application, reporting 809 cases of violence against women. Implementation of the policy of handling cases of violence against as a form of implementation of women's protection
Purpose: to find out the implementation of policies for handling cases of violence against women in Central Java
Methodology: this research uses qualitative research methods with descriptive approaches
Results/Findings: the results of policy implementation show the services provided to victims in accordance with the needs of women victims of violence are handled. This can be seen from the success factor measured through 1) communication; 2) resources; 3) disposition; 4) a bureaucratic structure, which fully supports the implementation of policies to handle cases of violence against women
Paper Type: field research
Keywords: Implementation, Policy; Violence Against Women
Downloads
References
Amrullah, S. (2020). Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan. 3, 59–65.
Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Perempuan Diusia 18+ Tahun Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah.
Chazali, S. H. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Yogyakarta: CV. The Journal Publishing.
DP3AP2KB. (2021a). Buku Saku Perempuan dan Anak. Semarang: Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
DP3AP2KB. (2021b). Data Kekerasan Perempuan dan Anak. Semarang.
General Assembly. (1993). Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed.
Hesel, S. N., & Tangkilisan. (2003). Kebijakan Publik Yang Membumi (Y. dan Lukman, ed.). Yogyaka.
Jadi, M. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan Violence Against Women in Indonesia: Triggers and Alternative Treatment. 6(2), 110–126.
Khasanah, N. (2018). Pengaruh Sumber Daya dan Disposisi Pelaksana terhadap Keberhasilan Implementasi Kebjikan PKH di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. 02(02), 30–35.
Krisnanto, W., & Syaputri, M. D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 519. https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924
Manurung S, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. 6(1), 47–57.
Mardiah. (2021). TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ( Upaya implementasi UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ). 4(1), 34–54.
Mavisita, A., Maulana, D., & Nugroho, A. (2021). THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN OVERCOMING THE LOW ABSORPTION CAPACITY OF THE WORKFORCE IN CILEGON CITY. 1(0005).
Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung Siti Widharetno Mursalim. 14, 126–138.
Mustafinah, A., & Yentriyani, A., D. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah COVID-19. Jakarta Pusat.
Nuswantari. (2017). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Madiun. 5740(23).
Said, A. Z. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siswa.
William, D. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
.png)
.png)
.png)
