Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Pembangunan Ekonomi Tahun 2010-2015
Abstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas beberapa regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana yang terjadi di kota cilegon. Untuk mendapatkan capaian dan progress bagi peningkatan pembangunan ekonomi tersebut perlu dilakukan analisis kebijakan terhadap hal yang menyangkut kebijakan politik dan hukum untuk kemudian dilakukan penelaahan terhadap dokumen, observasi dan wawancara. dengan begitu memudahkan untuk dilakukan kajian secara analitis, konstruktif, eksploratif dan dokumentatif. hal ini sering disebut dengan metode triangulasi data. metode bersifat menggabungkan berbagai metode pengumpulan data. Penelitian dilaksanakan di kota cilegon dengan menggunakan jenis penelitian Kualitiatif dengan Pendekatan Grounded Theory. teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode triangulasi data. hal ini sering disebut dengan metode yang bersifat menggabungkan berbagai metode pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas kebijakan dan efesiensi program perencanaan dalam bidang politik dan hukum yang dirumuskan pemerintahan daerah kota cilegon dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Kebijakan politik hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon dapat mendorong atas peningkatan pembangunan ekonomi daerah, hal ini bisa dilihat dari produk legislasi yang disahkan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi Pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan ekonomi, sebagaimana terlihat dari indicator peningkatan pembangunan ekonomi itu sendiri. Kebijakan politik hukum yang diolah dan di proses secara sinergis antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, mengindikasikan komitmen yang kuat dan besar dari lembaga-lembaga tersebut untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara berkesinambungan dan terukurReferensi
Arifin, Tahir, 2014, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaran Pemerintah Daerah, (Penerbit Alfabeta, Bandung)
Abdul Solichin, Wahab, . 2001. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. (Bumi Aksara. Jakarta).
Agustion, Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung, Alfabet)
Dunn, Willian N, 2003 Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Edisi Revisi (Yogyakarta, Gajah Mada University )
Fahrudin ,Adi, 2014, “Pengantar Kesejahteraan Sosial†, ( Bandung, Refika Aditama, Mei),
Hartono, Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Alumni, Bandung),
HAW. Widjaya,, 2009, Penyelenggaraan Otonomi di Indoensia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada),
Kartasasmita, Ginanjar, 1996, “ Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataanâ€., ( Jakarta, Pustaka Cresindo),
Kuncoro, Mudrajat., 2003., “Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan†(Yogyakarta, AMP YKPN ),
Manan,Bagir,.2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. (Yogyakarta: PSH FH UII)
Midgley, James, 2005. “Pembangunan Sosial, Perspektif Pembagunan dalam Kesejahteraan Sosial., ( Jakarta, Deperta Depag RI, )
Misdyanti dan R.G. Kartasapoetro, 1993. “Fungsi Pemerintah Daerah Dalam pembuatan Peraturan Daerah†( Jakarta, Bumi Aksara).
MD, Moh.Mahfud,2011, Politik Hukum di Indonesia, (Rajawali Pers, Cet.4),,
__________,2010, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, (Rajawali Pers)
Moehadjir, Noeng, 2004., “Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research†(Yogyakarta, Rake Sarasin )
Noeng Muhadjir,2000, Kebijakan dan Perencanaan Sosial; Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta, Rake Sarasin)
_____________, 2004, Metodologi penelitian Kebijakan dan Evaluation Research. (Yogyakarta, Rake Sarasin),
Nugroho, Iwan dan Rokhimin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. (Jakarta. LP3ES),
Rauf. Maswardi, 1993, Indonesia dan Komunikasi Politik, (Jakarta.,Gramedia Pustaka Utama).
Raharjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti, Bandung)
Rasyid, M. Ryaas; 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, (Pustaka Pelajar, YogyakartaïŠ
Sanit,Arbi, 2012, Sistem Politik Indonesial Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan; (Jakarta. Raja Grafindo Persada),
Suharto, Edi, 1997,†Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, ( Bandung: LSP-STKS ).
____________., 2009., “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat†( Bandung, Refika Aditama),
_____________, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarkat; Kajian Strategis Pembengunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. (Bandung, Refika Aditama).
Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. (Jakarta,LPEF-UI Bima Grafika)
Safril, dkk. 2003. Ekonomi dan Pembangunan. (Bumi Aksara, Jakarta.)
Subandi., 2016, “Ekonomi Pembangunanâ€. (Bandung, Alfabeta, Cet. Ke-4).,
Todaro, Michel, 2010. Pembangunan ekonomi didunia ketiga edisi ke tujuh. (Jakarta: Balai Aksara),
T Sumarno ,Nugroho,. 1987. Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial. (Yogyakarta:. Hanidinta),
Thoha, Miftah, 1983, Perilaku Organisasi, (Jakarta., CV. Rajawali ),
Thaib, Dahlan ,1994, DPRD Sistem Ketatanegaran Indonesia, ( Yogyakarta, Liberty ),
Wahab, Abdul Solichin. 2012. Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. (Bumi Aksara. Jakarta).
Wahyono, Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. II, Jakarta).,
Winarno, Budi, 2012, Teori dan Proses kebijakan Publik, (Yogyakarta, Media Pressindo)
Widjaya, HAW., 2009, Penyelenggaraan Otonomi di Indoensia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada),
Inri Massei, 2015, dengan judul penelitian Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Manado Dalam Pengelolaan Tata Perekonomian Terhadap Kesejahteraan Rakyat. Dalam jurnal Lex Et Societatis,Vol.III/No.2/Maret/2015/Edisi Khusus.
Retno Saraswati, 2014. Penelitian ini berjudul Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan, terbit di Jurnal Fakultas Hukum Undip Semarang (Jurnal Masalah-Masalah Hukum/MMH-Jilid 43-No.3-Juli-2014).
Ria Casmi Arrsa, 2013. Penelitian ini berjudul Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset. Dalam jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2 Nomer 3 Desember 2013.
