Analisis Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket (Studi Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tardisional)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi dari akumulasi permsalahan klasik yang dihadapi pasar tradisional dan usaha kecil yang kondisinya kian lama memperihatinkan ketika dihadapkan dengan menjamurnya pasar modern/minimarket. Keberadaan minimarket serta  pertumbuhannya yang cepat menimbulkan persaingan pasar tidak sehat berdampak pada melemahnya geliat iklim pasar tradisional serta mematikan usaha kecail. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Teradisional guna meminimalisir ketimpangan persaingan yang terjadi. Tujuan penelitian guna menganalisis kemampuan pemerintah daerah daerah dalam penataan minimarket, penelitian ini menggunakan basis analisis yang dikemukakan oleh Jones (1996:296) yang terdiri dari aspek  Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian menujukan bahwa kemampuan pemerintah daerah daerah Kabupaten Ciamis dalam penataan minimarket masih sangat lemah dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan aspek organisasi, bahwa baik kualitas dan kuantitas aparatur sebagai akor pelaksana masih lemah diiringi dengan tumpang tindihnya fungsi dan kewenangan dinas yang bersinggungan dengan penataan minimarket. Kemudian aspek interpretasi juga masih lemah dengan adanya penafsiran dan standar ganda, diiringi dengan inkonsistensi aktor pelaksana yang saling bersinggungan. Berdasarkan aspek aplikasi dalam penataan minimarket di Kabupaten Ciamis cenderung belum terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan ketidaktegasan aktor pelaksana, diiringi pengawaan yang lemah dantidak tegas, kondisi tersebut semakin diperburuk dengan perilaku “nakal†pengusaha minimarket.