JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik
type: channel
description: The Journal of Decentralization and Public Policy (JDKP), with registered number ISSN 2722-5259 (online) is a multidisciplinary scientific journal managed by the laboratory of Decentralization and Public Policy at the Faculty of Social Sciences, Political Sciences, and Law Science at Universitas Serang Raya. JDKP journals are published twice a year, namely in March and September. The JDKP Journal contains articles that discuss issues of decentralization and public policy, such as issues of political decentralization, administrative decentralization, fiscal decentralization, and economic decentralization. This journal also discusses issues of public policy, both at the global, regional, and local levels. The Journal of Decentralization and Public Policy (JDKP) has been accredited as a scientific journal by The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology: 2020 - 2025 SINTA 5 (Accredited from Vol 1 No 2 Tahun 2020 until Vol 6 No 1 Tahun 2025)
publisher: Universitas Serang Raya
language: en
publication name: JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik
issn: 2722-5259
copyright: All articles in Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) can be disseminated provided they include the identity of the article and the source of the article (Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik). The publisher is not responsible for the contents of the article. The content of the article is the sole responsibility of the author Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
items: Peran Startegi Kelembagaan Politik dan Partisipasi Politik dalam Pembentukan Kebijakan
items: Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan Menggunakan Diagram Kartesius
items: Implementasi Kebijakan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten
items: Implementasi Multi-Stakeholder Partnership dalam Penguatan Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Cibadak
items: Policy Implications of Farmer Household Strategies in Karehkel Village: Responding to Neoliberal Agricultural Shifts
items: Gaya Komunikasi Politik Persuasif Gubernur Dedi Mulyadi sebagai Pengambil Kebijakan Publik
items: Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Dana BOS di SDN 021 Kota Bandung.
items: Pengelolaan Warisan Budaya di Era Desentralisasi : Studi Komparatif Indonesia dengan Beberapa Negara
items: Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
items: Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Ruang Publik Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan Di Kecamatan Bandung Wetan
items: Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik: Studi Literatur Terhadap Program Teras Madukara di Kabupaten Purwakarta
items: The Security Dilemma: Managing Asylum Seeker and Refugee Policies in Response to Social Threats in Jakarta
items: Penerapan Public Value Management Melalui Pembinaan Sosial: Studi Kasus di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya
items: Desentralisasi dan Komodifikasi Barang Publik: Kajian Marxis atas Komersialisasi Taman Kiara Kota Bandung
items: Analisis Bibliometrik tentang E-Procurement sebagai Bagian dari E-Government: Evolusi Topik, Dinamika Riset, dan Implikasi Kebijakan
items: Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Tanjungpinang Sesuai Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame
items: Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo
items: Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
items: Implementasi Business Licensing Coaching and Socialization Officer (BLCSO) di DPMPTSP Kota Surabaya
items: Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset dan Keamanan Lingkungan pada Pusat Pemerintahan Daerah oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
items: Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan
items: Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Pakal Surabaya Barat
items: Upaya Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Pada Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus
items: Analisis Dampak Lingkungan Dari Kebijakan PengelolaanSampah di Kota Bandung
items: Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang
items: The Role of Indonesia in Leading Efforts to Mitigate Climate Change in ASEAN in 2023
items: Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
items: Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Di Sekolah Khusus (Skh) Negeri 01 Kota Serang dan Sekolah Khusus (Skh) Negeri 02 Kota Serang
items: Tinjauan Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Provinsi Riau: Analisis Kebijakan Organisasi
items: Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Peran Startegi Kelembagaan Politik dan Partisipasi Politik dalam Pembentukan Kebijakan
type: item
description: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih lemahnya keterlibatan masyarakat dan belum optimalnya peran kelembagaan politik dalam proses pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Pada era demokrasi dan desentralisasi saat ini, kedua unsur tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana partisipasi publik dan kelembagaan politik berkontribusi secara strategis dalam setiap tahapan perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode dokumenter dengan menelaah berbagai dokumen resmi, literatur ilmiah, kliping berita, dan sumber-sumber informasi terkait proses kebijakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa besar ruang partisipasi yang diberikan kepada masyarakat, serta seberapa kuat dan akuntabel kelembagaan politik dalam menjalankan fungsinya. Keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga sosial, tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat kualitas dan efektivitas implementasinya di lapangan. Sementara itu, kelembagaan politik yang mampu menjalankan peran representasi dan pengawasan secara terbuka serta bertanggung jawab akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Kata kunci: partisipasi publik, kelembagaan politik, kebijakan publik, demokrasi, ruang publik, good governance
subject: Articles
  topic: section
creator: Widaningsih Widaningsih
creator: Pupu
creator: Novi Agustina
rights: Copyright (c) 2025 Widaningsih Widaningsih, Pupu, Novi Agustina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 126
ending page: 137
doi: 10.30656/7p02hy26

Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dengan Menggunakan Diagram Kartesius
type: item
description: This study aims to analyze the quality of public services at the Jebres Subdistrict Religious Affairs Office (KUA) using a Cartesian diagram. This study uses a quantitative method with a survey approach. The data for this study were collected through the distributions of questionnaires at the KUA Jebres Subdistrict. The findings of this study show that there are five criteria that fall into quadrant A (need to be improved) in the Cartesian diagram, such as timeliness of service and employee problem-solving ability. Several criteria that fall into quadrants C and D, such as accessibility and employee appearance, are considered less important by the public, so they do not affect the overall performance of the KUA Jebres Subdistrict. Meanwhile, several criteria, such as the speed of the service process and the suitability of procedures, fall into quadrant B, which shows good performance and has met public expectations. In general, the quality of public services at the KUA Jebres Subdistrict is quite good, but there are several criteria that need to be improved, which are listed in quadrant A to ensure that the quality of services provided can meet public expectations. Keywords: Quality of Services, Cartesian Diagram, KUA Jebres Subdistrict, Surakarta
subject: Articles
  topic: section
creator: Masykurotur Rizqi Aji Putri
creator: Muhammad Emir Al-Azkiya
creator: Arni Fazira
creator: Yemima Inanse Orpa Dimara
creator: Kristina Setyowati
rights: Copyright (c) 2025 Masykurotur Rizqi Aji Putri, Muhammad Emir Al-Azkiya, Arni Fazira, Yemima Inanse Orpa Dimara, Kristina Setyowati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-17
publication date: 2025-06-17
starting page: 103
ending page: 117
doi: 10.30656/jp1zsf60

Implementasi Kebijakan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten
type: item
description: This study focuses on the Implementation of Electronic Medical Record Policy at Banten Regional General Hospital. The purpose of the study was to determine the Implementation of Electronic Medical Record Policy at Banten Regional General Hospital. Implementation of the policy from George C Edward III, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative descriptive method. Data validity test using source triangulation and member check techniques. Data analysis using Miles and Huberman qualitative data analysis. The results of the study are known (1). Communication of the Electronic Medical Record policy is still less than optimal as indicated by minimal socialization and minimal training. (2). The resources of the Electronic Medical Record policy are quite optimal as indicated by the existence of a budget, quality health services (3). The disposition of the Electronic Medical Record policy is less than optimal as indicated by the weak quality of the internet network and the lack of servers from Banten Regional General Hospital (4). The bureaucratic structure of the Electronic Medical Record policy is less than optimal as indicated by minimal supervision and periodic evaluation. Keywords: Policy Implementation, Electronic Medical Records, Banten Regional Hospital.
subject: Articles
  topic: section
creator: Novitran Eka
creator: Suwaib Amiruddin
creator: Ipah Ema Jumiati
rights: Copyright (c) 2025 novitrian eka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
starting page: 212
ending page: 223
doi: 10.30656/rycbe037

Implementasi Multi-Stakeholder Partnership dalam Penguatan Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa Cibadak
type: item
description: The Social Welfare Center (PUSKESOS) of Cibadak Village, Bogor is an organization established in 2023 by the Social Service with the involvement of Cibadak Village in selecting officers to carry out services for the community. High enthusiasm of the community towards the presence of PUSKESOS has resulted in an imbalance between service times and community demand for the number of workers. Institutional strengthening is needed by PUSKESOS in facing challenges and forming development strategies through a Multi-Stakeholder Partnership approach. This research aims to examine the influence of PUSKESOS collaboration with various partners using the Multi-Stakeholder Partnership theory to evaluate the impact of partnerships on services along with supporting and inhibiting factors in the running of the PUSKESOS organization in Cibadak Village. The method used in this research is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews as a primary data collection tool. The research results show that PUSKESOS has succeeded in building collaborative involvement between stakeholders with service development strategies implemented to maximize PUSKESOS services including service improvements in data input training and the use of technological facilities as well as monitoring and evaluation activities to facilitate the service process for the people of Cibadak Village.
subject: Articles
  topic: section
creator: Bernyssa Asti Kirana
creator: Rizki Aditya Putra
creator: Devita Damayanti
creator: Gresia Dwi Cahyani Hutauruk
creator: Shafira Rizkyanty
creator: Tri Amanda Putri Harahap
creator: Iman Kasiman Nawireja
rights: Copyright (c) 2025 Bernyssa Asti Kirana, Rizki Aditya Putra, Devita Damayanti, Gresia Dwi Cahyani Hutauruk, Shafira Rizkyanty, Tri Amanda Putri Harahap, Iman Kasiman Nawireja https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-13
publication date: 2025-06-13
starting page: 88
ending page: 102
doi: 10.30656/swj1pc55

Policy Implications of Farmer Household Strategies in Karehkel Village: Responding to Neoliberal Agricultural Shifts
type: item
description: Karehkel Village is recognized for its vast agricultural potential, with most residents relying on farming. However, the government’s neoliberal policies, such as infrastructure development and investment enhancement, have significantly affected Karehkel’s agrarian structure. Research was conducted using a qualitative approach, with in-depth interviews exploring the history of Karehkel’s agrarian system as a symbol of identity and culture. Farming is seen as an ancestral heritage to be preserved. In response to neoliberal policieswhich are adaptive and solution-oriented, such as storing rice for personal consumption, selling to middlemen at high prices, and limiting land sale activities, have been able to overcome the challenges of neoliberal policies at least until now.. The agrarian structure’s transformation has led to challenges and barriers, including the repurposing of traditional farmland for property investments or businesses, a decline in local land ownership with most lands transferring to investors, and a decrease in farmers’ socio-economic independence in food provision. The government’s lack of effective solutions to maintain agricultural land sustainability has resulted in reduced agricultural production, increased dependence on external parties, migration and social changes, and diminished interest in agriculture among the youth. Keywords: agrarian structure, farming households, neoliberal policies, strategies
subject: Articles
  topic: section
creator: Ubaidah
creator: Muhammad Rizki Anggara
creator: Alif Naufal Rabbani
creator: Rizki Aditya Putra
rights: Copyright (c) 2025 Ubaidah Abdurrahman Syamsari, Muhammad Rizki Anggara, Alif Naufal Rabbani Alif https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 118
ending page: 125
doi: 10.30656/6aan6e63

Gaya Komunikasi Politik Persuasif Gubernur Dedi Mulyadi sebagai Pengambil Kebijakan Publik
type: item
description: This study aims to analyze the persuasive political communication style employed by Dedi Mulyadi in his efforts to build a positive public image and gain electoral support as a candidate for Governor of West Java. In the context of local politics, communication style serves as a strategic tool to foster emotional connections with the public, particularly through approaches that emphasize cultural values, simplicity, and social closeness. This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through social media content observation and document analysis. The findings reveal that Dedi Mulyadi adopts a humanistic and narrative persuasive communication style, utilizing Sundanese cultural symbols, accessible language, and storytelling that evokes empathy. This strategy not only enhances his visibility and popularity but also strengthens public identification with him as a leader who preserves local traditions and remains close to ordinary people. His political communication reflects a successful integration of local content and a personal approach, proving effective in shaping public opinion and influencing voter preferences.
subject: Articles
  topic: section
creator: Ivan Issa Fathony Ivan
rights: Copyright (c) 2025 Ivan Issa Fathony Ivan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-11
publication date: 2025-06-11
starting page: 62
ending page: 71
doi: 10.30656/nryfdf17

Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Good Governance dalam Pengelolaan Dana BOS di SDN 021 Kota Bandung.
type: item
description: This research study explores the implementation of the principles of transparency and accountability in the administration of BOS funds at SDN 021 Bandung City. The research was conducted using a descriptive qualitative method, with the primary data collection process taking place in 2023. The findings of this study indicate that the implementation of accountability in the management of BOS funds is proceeding satisfactorily, with evidence of community involvement. However, the absence of consistent regulatory frameworks resulted in the emergence of several challenges in the management of BOS funds.
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Abdillah Faqih Mardiansyah
creator: Mia Rosmiati
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Abdillah Faqih Mardiansyah, Dr. Mia Rosmiati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-06
publication date: 2025-06-06
starting page: 193
ending page: 206
doi: 10.30656/h5vgk547

Pengelolaan Warisan Budaya di Era Desentralisasi : Studi Komparatif Indonesia dengan Beberapa Negara
type: item
description: Decentralization grants more authority to local governments in Indonesia to manage their affair, including cultural matters. This research aims to understand cultural decentralization in Indonesia and several foreign countries such as Turkey, Serbia, Jordan, Ukraine, and the Czech Republic in terms of managing and developing cultural heritage. This study employs a qualitative research approach with a library research method. Ten (10) articles indexed in Sinta 1-4 and Scopus were selected for analysis in this research. The findings of this study indicate that cultural decentralization in Indonesia and foreign countries, particularly Ukraine, shame similarities, and city branding by highlighting cultural heritage can positively impact economic progress through tourism and increase public awareness of preserving cultural heritage. Additionally, the role of local governments is crucial in determining the success of cultural decentralization in managing cultural heritage in Indonesia, Turkey, and Serbia. In contrast, the comparison of cultural decentralization in Jordan and the Czech Republic shows that centralization remains strong, even though local governments have the authority to manage their regions. Unlike Indonesia, decentralization is not merely a discourse. Keywords: Cultural Decentralization, Cultural Heritage, Indonesia, Comparative Study
subject: Articles
  topic: section
creator: Muhammad Emir Al-Azkiya -
creator: Arni Fazira
creator: Drajat Tri Kartono
rights: Copyright (c) 2025 Muhammad Emir Al-Azkiya -, Arni Fazira - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-12
publication date: 2025-06-12
starting page: 193
ending page: 211
doi: 10.30656/947b6913

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Dinas Komunikasi Informasi Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang
type: item
description: The principle of good governance requires accountability, transparency, and public participation in every process of public policy that requires every public agency to provide public information services. The government's obligation to implement transparency or openness of public information is then regulated in Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information. This study aims to determine the implementation of the public information disclosure policy at the Documentation Information Management Officer (PPID) at the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office. The public policy implementation model used according to George C. Edward III includes aspects of resources, communication, bureaucratic structure, and disposition (Tahir, 2014:61). The research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants of this study consisted of elements of the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office, elements of the Pandeglang Regency OPD, and the community as applicants for public information. The results of the study showed that the implementation of the public information disclosure policy at the PPID at the Pandeglang Regency Communication and Information Service Office in general was good and only needed improvement in several factors. There is a shortage in resource factors as indicated by the goods and services expenditure items, namely the absence of printing expenditure for the procurement of banners, and service expenditure for the implementation of outreach to the community.. The communication factor had shortcomings, there was no socialization to the community, both direct and indirect socialization. The Bureaucratic structure factors lack SOP, the service process time limit is considered quite long. Disposition factors lack of updating public information on the PPID Website of Pandeglang Regency
subject: Articles
  topic: section
creator: Lia Fauziah
creator: Suwaib Amiruddin
rights: Copyright (c) 2025 Lia Fauziah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-06
publication date: 2025-06-06
starting page: 183
ending page: 192
doi: 10.30656/h38vtb77

Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Ruang Publik Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan Di Kecamatan Bandung Wetan
type: item
description: This study aims to analyze the role of local government management in the provision of urban park public spaces as part of sustainable Green Open Space (GOS) in Bandung Wetan District, Bandung City. GOS plays a vital role in enhancing environmental quality and urban community well-being. This research employs a descriptive qualitative method using literature review and secondary data documentation obtained from journals, regulations, and visual observation of urban parks. The findings indicate that although the number of urban parks in Bandung Wetan District is relatively high (59 parks), their quality and sustainability in terms of management remain challenging. Several parks have not fully fulfilled their ecological, social, and aesthetic functions in accordance with sustainability principles. Key issues include weak planning that fails to consider environmental carrying capacity, overlapping institutional coordination, limited facilities, and a lack of monitoring and community participation. Therefore, it is essential to strengthen integrated planning, enhance cross-sectoral coordination, optimize the use of governmental resources, and implement participatory oversight to support the sustainability of urban parks as functional and inclusive green open spaces. This study recommends the development of adaptive and collaborative management strategies to address both ecological and social challenges in urban areas. Keywords: Local Government Management, Urban Parks, Green Open Space, Sustainability, Bandung Wetan.
subject: Articles
  topic: section
creator: Susi Yulianti
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Susi Yulianti, universitas padjadjaran https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-06
publication date: 2025-06-06
starting page: 26
ending page: 49
doi: 10.30656/4tf53045

Desentralisasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik: Studi Literatur Terhadap Program Teras Madukara di Kabupaten Purwakarta
type: item
description: This study aims to analyze how decentralization policies can enhance the efficiency of public service delivery through a case study of the Teras Madukara program in Purwakarta Regency. The main focus of this study is to evaluate the extent to which the program realizes the principles of responsive, equitable, and satisfactory public services, based on the public choice theory framework proposed by Dennis A. Rondinelli. Three key indicators are used in the analysis: (1) responsiveness of public institutions; (2) the ability to meet public commodity demands; and (3) the provision of satisfactory public services. This research employs a descriptive qualitative approach through a literature study method, drawing on secondary data from scientific journals, books, policy documents, and official government reports. The findings indicate that the Teras Madukara program effectively addresses the geographical challenges of Purwakarta Regency by delivering 407 types of public services to five sub-districts, including remote areas with limited access. The program has been shown to improve service efficiency and received positive responses from the public, as reflected in a satisfaction index of 87.69% and the recognition of the Bale Madukara Public Service Mall with the Prima predicate by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB). Compared to similar programs such as Dokkar Salman in Wonosobo Regency and Cedak Mas in Tuban Regency, Teras Madukara demonstrates advantages in terms of service integration and its mini public service mall (MPP) model at the sub-district level. These findings affirm that decentralization, when implemented adaptively and based on local needs, can strengthen democratic, efficient, and inclusive public service governance. Keywords: Decentralization, Public Service, Efficiency, Teras Madukara, Public Choice
subject: Articles
  topic: section
creator: Didan Fauzan Rahmatan
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Didan Fauzan Rahmatan, Dede Sri Kartini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-06
publication date: 2025-06-06
starting page: 50
ending page: 61
doi: 10.30656/1mwcym58

The Security Dilemma: Managing Asylum Seeker and Refugee Policies in Response to Social Threats in Jakarta
type: item
description: The issue of asylum seekers and refugees is a global challenge that has a direct impact on recipient countries, including Indonesia. In DKI Jakarta, the presence of refugees has given rise to social polemics, such as public rejection of illegal refugee tents, which reflects the social impact and pressure on local infrastructure. This study aims to analyze the security dilemma in the management of asylum and refugee immigrant policies based on Presidential Regulation No. 125 of 2016, with a focus on the human security approach that includes positive (inclusive) and negative (exclusive) dimensions. Through qualitative methods with an instrumental case study approach, this study found that the state's position is not biased between the two sides of human security, namely: Inclusive human security, which is oriented towards refugee protection and Exclusive human security, which places citizens as the main priority. Existing policies have not been able to guarantee the protection of basic refugee rights while maintaining social stability. This study recommends a more holistic and collaborative policy approach and full commitment from the government, by looking at the socio-economic integration model of other countries such as Colombia. The implementation of structured, inclusive, and sustainable handling of asylum immigrants and refugees can not only improve protection for refugees, but also support social harmony and national stability, strengthening Indonesia's position in the international arena.
subject: Articles
  topic: section
creator: Mahpudin
creator: Sahliah Dita Arzikah
rights: Copyright (c) 2025 Mahpudin MAHPUDIN https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-12
publication date: 2025-06-12
starting page: 72
ending page: 87
doi: 10.30656/f4eena50

Penerapan Public Value Management Melalui Pembinaan Sosial: Studi Kasus di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karya
type: item
description: Abstract This study aims to analyze the success of the Griya Bina Karya Regional Technical Implementation Unit (UPTD) in creating public value through a social development program for Social Welfare Service Recipients (PPKS). This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method, data collected through observation, interviews and documentation. This study analyzes the effectiveness of the implementation of social development and its contribution to the creation of public value, especially in the dimensions of improving welfare, fulfilling basic rights, and strengthening social integration. The results of the study indicate that the Griya Bina Karya Social Service Center UPTD has succeeded in creating public value through the implementation of development based on work skills, basic education, and a religious approach. This success is supported by collaboration between stakeholders, siding with vulnerable groups, and the existence of periodic evaluations in program implementation. However, challenges such as limited resources and the sustainability of social reintegration are still obstacles that need to be addressed strategically. This study recommends strengthening institutional capacity and expanding partnership networks as strategic steps in strengthening the creation of sustainable public value. Keywords: Social Rehabilitation, Public Value Management, UPTD PPSGBK
subject: Articles
  topic: section
creator: Sayyidah Afifah Muthmainnah
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Sayyidah Afifah Muthmainnah, Dr. Dra. Dede Sri Kartini M.Si https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-28
publication date: 2025-05-28
starting page: 14
ending page: 25
doi: 10.30656/1g96de77

Desentralisasi dan Komodifikasi Barang Publik: Kajian Marxis atas Komersialisasi Taman Kiara Kota Bandung
type: item
description: This study aims to analyze how decentralization and public-private partnerships in the management of Kiara Artha Park in Bandung have led to new forms of commodification of public space, using a Marxist perspective. This research employs a qualitative approach through library research methods. Data were obtained from academic documents, government policies, media articles, and critical theoretical literature. The analysis was conducted thematically using deductive-inductive reasoning, grounded in Marxist theories of capital, space, and power. The findings reveal that Kiara Artha Park has transformed from a democratic public space into a semi- private area governed by capitalist rationality. Commodification manifests through entrance fees, commercialized facilities, and the dominance of local capital in its management structure. The project illustrates how local governments function more as facilitators of capital than protectors of public interest, while local capitalists become dominant actors in the reproduction of spatial value. The study concludes that decentralization without ideological control strengthens spatial inequality and erodes citizens rights to the city. The study recommends anti-commodification regulations and enhanced citizen participation in urban spatial governance.
subject: Articles
  topic: section
creator: Hani Maghfiroh
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Hani Maghfiroh, Dede Sri Kartini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-06
publication date: 2025-06-06
starting page: 165
ending page: 182
doi: 10.30656/eew74215

Analisis Bibliometrik tentang E-Procurement sebagai Bagian dari E-Government: Evolusi Topik, Dinamika Riset, dan Implikasi Kebijakan
type: item
description: The transformation of public governance through digitalization has positioned e-Procurement as a key component in the implementation of e-Government. As a technology-based procurement system, e-Procurement not only enhances procurement efficiency and effectiveness but also strengthens public accountability and transparency. This study aims to map the global scholarly development and dynamics of e-Procurement using a bibliometric approach. The data were drawn from 1,322 scientific publications indexed in the Scopus database during the period 2010–2024 and analyzed using VOSviewer software. The analysis identified five main thematic clusters reflecting the evolution of research directions: digital business efficiency, transparent governance, utilization of data analytics and artificial intelligence, challenges in technology adoption, and the integration of digital innovations such as blockchain. The findings reveal a shift in research focus from technical aspects toward strategic technological integration and multidisciplinary approaches. This study concludes that e-Procurement has evolved into an instrument of digital governance reform that is adaptive, innovative, and collaborative. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector and cross-country synergy, and developing data-driven policies are essential to support sustainable and inclusive e-Procurement implementation. Keywords: e-Procurement, e-Government, bibliometrik
subject: Articles
  topic: section
creator: Diva Nugraha
creator: Dede Sri Kartini
rights: Copyright (c) 2025 Diva Nugraha, S.I.P., Dr. Dede Sri Kartini https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
doi: 10.30656/a2amm255

Implementasi Kebijakan Penataan Reklame di Kota Tanjungpinang Sesuai Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Tata Cara Izin Reklame
type: item
description: The implementation of Tanjungpinang Mayor Regulation Number 70 of 2021 concerning the Implementation of Advertisements has created various dynamics since it was implemented in early 2022. This policy aims to improve the aesthetics, safety and usefulness of advertisements in city spatial planning, as well as encouraging Regional Original Income (PAD). However, its implementation faces challenges in the form of protests from billboard entrepreneurs, especially regarding the sealing of billboards that are considered unlicensed. Through a collaborative governance approach, this research explores the importance of coordination between stakeholders, such as the Public Works and Spatial Planning Department, DPMPTSP, BPPRD, and Satpol PP, to resolve conflicts and increase policy effectiveness. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, documentation and literature study. Data analysis was carried out thematically by focusing on the dynamics of advertising policy implementation in Tanjungpinang based on collaborative governance theory. The results of research (1) show that increasing human resource capacity, (2) improving communication, and (3) increasing awareness among advertising organizers are very important for the successful implementation of this policy. In conclusion, this research emphasizes the need for a collaborative approach between stakeholders to achieve an orderly, safe and aesthetic urban environment in Tanjungpinang. Keywords: Implementing policies, organizing advertisements, coordinating stakeholders
subject: Articles
  topic: section
subject: Implementing policies
  topic: keywords
subject: organizing advertisements
  topic: keywords
subject: coordinating stakeholders
  topic: keywords
creator: Darsono Darsono
creator: Rudi Subiyakto
creator: Okparizan Okparizan
rights: Copyright (c) 2025 darsono darsono, Rudi Subiyakto, Okparizan Okparizan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-17
publication date: 2025-06-17
starting page: 138
ending page: 148
doi: 10.30656/3rhcp426

Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo
type: item
description: The purpose of the study was to see how the Joint Program to Protect Children (Berlian) run by the Sidoarjo District Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning. The study method used is the CIPP model evaluation research method which includes context, input, process and product. Interviews, observations and written notes were some of the ways primary and secondary data sources were used to gather information, knowledge and data on how the Joint Program to Protect Children (Berlian) was used. The data came from policy reviewers in Sidoarjo district who work in family planning, child safety and women's empowerment services. The data also came from teachers at SMPN 1 Wonoayu and SMPN 1 Krembung. Context, input, process and product variables are the four categories on which the research findings are based. The research findings show that while the assessment of input variables is considered highly effective, the assessment of context variables is broadly considered ineffective, the assessment of process variables still requires work, and the assessment of product variables is considered effective.
subject: Articles
  topic: section
subject: Policy Evaluation
  topic: keywords
subject: Child Abuse
  topic: keywords
subject: BERLIAN Program
  topic: keywords
creator: Afiza Augustika Wardani
creator: Dinda Alfianingrum Dinda
creator: Adimas Anugraha Dzaki
creator: Fahmi Yahya Firmansyah
creator: Indira Arundinasari
rights: Copyright (c) 2024 Afiza Augustika Wardani, Dinda Alfianingrum Dinda, Adimas Anugraha Dzaki, Fahmi Yahya Firmansyah, Indira Arundinasari
date: 2024-09-02
publication date: 2024-09-02
starting page: 127
ending page: 147
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8850

Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
type: item
description: The aim of this research is to determine the application of good governance in managing village funds in Matagara Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency. This study used qualitative research methods. Data collection uses observation, interviews and documentation methods. The results of this research show that the implementation of good governance in the management of village funds in Matagara Village has gone well based on the principle of accountability, makes an accountability report in the form of LPJ and uses the siskeudes application as a form of accountability for the village head. On the principle of effectiveness and efficiency, various projects or activities are in accordance with the needs of village communities. However, in principle, transparency is not yet optimal because the transparency provided by the government is only through billboards or banners in villages and information regarding budgets and activities in villages is not communicated through other information media such as village websites. In principle, village community participation is always involved by the government in every village meeting to convey input regarding their respective areas. In principle, village government rules and laws apply to activities or projects from the planning stage to accountability in accordance with applicable rules and laws.
subject: Articles
  topic: section
subject: Good Governance
  topic: keywords
subject: Village Fund Management
  topic: keywords
creator: Yulia Febrianti
creator: M. Rosul Asmawi
creator: Seno Santoso
rights: Copyright (c) 2025 Yulia Febrianti, M. Rosul Asmawi, Seno Santoso https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-03
publication date: 2025-01-03
starting page: 148
ending page: 156
doi: 10.30656/qt8a8g92

Implementasi Business Licensing Coaching and Socialization Officer (BLCSO) di DPMPTSP Kota Surabaya
type: item
description: Surabaya City is one of the cities that provides good quality public services. The Surabaya City Government through the Business Licensing Coaching and Socialization Officer (BLCSO) at the Surabaya City Investment and One Stop Integrated Service Office, provides assistance and socialization related to Business Licensing and Non-Licensing Services for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This activity is carried out to encourage all business actors to have a Business License Number (NIB) as a form of business legality. The purpose of this research is to find out the role and facilities of BLCSO towards business actors in making NIB for MSMEs in Surabaya City. This research was conducted using descriptive qualitative method with data collection through field observation, interviews, and documentation. After that, a SWOT analysis was carried out to improve services. The results of this study indicate that the quality of public services through BLCSO at the DPMPTSP of Surabaya City has been running well. This is evidenced by the 5 dimensions of public service quality, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Therefore, BLCSO is a strategic platform in facilitating and improving the effectiveness of the business licensing process.
subject: Articles
  topic: section
subject: Business Licensing, Micro
  topic: keywords
subject: Small and Medium Enterprises
  topic: keywords
subject: Business Licensing Coaching
  topic: keywords
subject: Socialization Officer
  topic: keywords
creator: Andhika Ramadhan
creator: Agus Widiyarta
rights: Copyright (c) 2025 Andhika Ramadhan, Agus Widiyarta https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-01-03
publication date: 2025-01-03
starting page: 157
ending page: 164
doi: 10.30656/zm0x8j30

Implementasi Kebijakan Pengamanan Aset dan Keamanan Lingkungan pada Pusat Pemerintahan Daerah oleh SATPOL PP dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
type: item
description: SATPOL PP plays a role in monitoring and supervising assets at regional government centers, ensuring protection from physical and digital threats, and responding to crises quickly and effectively. In the Riau Islands Province, the government center is consolidated on Dompak Island, which is a strategic location with many administrative activities and public services. This research aims to determine the implementation of the Asset Security and Environmental Security Policy at the Regional Government Center by SATPOL PP and Fire Management in the Riau Islands Province. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The research results show that SATPOL PP and Fire Management have an important role in monitoring, supervising and protecting assets in regional government centers, especially on Dompak Island, Riau Islands Province. Conclusion, the implementation of asset security and environmental security policies has been carried out in accordance with existing regulations, indicating that there are sufficient efforts to maintain security and order in the area.
subject: Articles
  topic: section
subject: Policy Implementation
  topic: keywords
subject: Asset Security
  topic: keywords
subject: Environmental Security
  topic: keywords
subject: Fire Management
  topic: keywords
creator: Sugiarto Doso Saputro
creator: Edy Akhyary
creator: Okparizan
rights: Copyright (c) 2024 Sugiarto Doso Saputro, Edy Akhyary , Okparizan
date: 2024-06-21
publication date: 2024-06-21
starting page: 116
ending page: 126
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8908

Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan
type: item
description: DPRD as part of regional government administration has an important task in increasing efficiency, productivity and accountability in government administration. Quality services from the Bintan Regency DPRD Council Secretariat are very important to ensure effective and efficient DPRD performance. This research aims to determine the service strategy carried out by the secretariat of the Bintan Regency DPRD council. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources in research. Research results (1) The implementation of organizational strategy can be seen from the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) which provide clear guidance for DPRD members in carrying out their duties. (2) the program strategy is implemented through the implementation of an information management system, provision of better information services, as well as training and guidance for DPRD members. (3) human resources (HR) support strategies are carried out with selective recruitment, continuous training, and development of skills and competencies. (4) institutional strategies are implemented through providing logistical and administrative support, preparing activity agendas, routine coordination mechanisms, and appointing inter-departmental coordinators. In conclusion, the implementation of these strategies has improved the quality of DPRD council secretariat services to members of the Bintan Regency DPRD
subject: Articles
  topic: section
subject: Strategy
  topic: keywords
subject: Services
  topic: keywords
subject: DPRD Council Secretariat
  topic: keywords
creator: Riang Anggraini
creator: Rudi Subiyakto
creator: Nur Ilmiah Rivai
rights: Copyright (c) 2024 Riang Anggraini, Rudi Subiyakto, Nur Ilmiah Rivai
date: 2024-06-21
publication date: 2024-06-21
starting page: 107
ending page: 115
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8904

Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Wilayah Pakal Surabaya Barat
type: item
description: Policy analysis is a process that can produce instructions or recommendations for problems faced by society. High rainfall in the Pakal area of West Surabaya City can result in flood disasters. The reason the researcher chose the title related to the analysis of government policy in dealing with flood disasters in the Pakal area of West Surabaya was because the researcher was interested in the problems that occurred regarding the community in the city of Surabaya. Apart from that, we want to know whether government policies in Surabaya are running according to the Constitution or vice versa. According to William N Dunn (2000), the theory used is policy analysis. The research method is qualitative. The research results show that the Surabaya City government handled the flood disaster optimally and in accordance with applicable laws
subject: Articles
  topic: section
subject: Policy Analysis
  topic: keywords
subject: Disaster Management
  topic: keywords
subject: Floods
  topic: keywords
creator: Silvia Jihan Rosyidah
creator: Luthfiana Putri
creator: Adelia Putri Sumarsono
creator: Sabrina Rahma Fadilah
creator: Ertien Rining Nawangsari
rights: Copyright (c) 2024 Silvia Jihan Rosyidah, Luthfiana Putri, Adelia Putri Sumarsono, Sabrina Rahma Fadilah, Ertien Rining Nawangsari
date: 2024-06-21
publication date: 2024-06-21
starting page: 97
ending page: 106
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8784

Upaya Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Pada Masa 1000 Hari Pertama Kehidupan di Wilayah Kerja Puskesmas Pasar Simpang Kabupaten Tanggamus
type: item
description: This research aims to describe the implementation of the role of Community Health Centers in efforts to prevent stunting through specific nutritional interventions during the 1000 HPK period and identify supporting and inhibiting factors in implementing the role of Pasar Simpang Community Health Center, Kota Agung Timur District, Tanggamus Regency in preventing stunting. This research used a purposive sampling technique so that the subjects of this research were the Pasar Simpang Community Health Center, the Tanggamus District Health Service, Village Midwives, Pekon officials, and the community in the working area of the Pasar Simpang Community Health Center. The results of this research show the implementation of the role of Community Health Centers through specific nutritional interventions during the 1000 HPK period, namely: 1) Providing additional food for KEK pregnant women, 2) Supplementation of blood supplement tablets, 3) Promotion and counseling on breastfeeding, 4) Promotion and counseling on feeding infants and children, 5) Management of malnutrition, 6) Providing additional recovery food for underweight children, 7) Monitoring and promoting growth. The implementation of the role of Community Health Centers in preventing stunting cannot be separated from several supporting factors, including support from related parties, namely the Tanggamus District Health Service and NGOs, as well as integrative coordination and collaboration. However, there are several inhibiting factors in implementing the role of community health centers, namely, limited PMT assistance, the COVID-19 pandemic situation, low awareness of community behavior, and socio-economic and socio-political factors.
subject: Articles
  topic: section
subject: Community Health Center
  topic: keywords
subject: Specific Intervention
  topic: keywords
subject: Stunting
  topic: keywords
creator: Yuni Ratnasari
creator: Tria Nurhandayani
rights: Copyright (c) 0
date: 2024-04-03
publication date: 2024-04-03
starting page: 87
ending page: 96

Analisis Dampak Lingkungan Dari Kebijakan PengelolaanSampah di Kota Bandung
type: item
description: Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Bandung menimbulkan berbagai kebingungan dan dampak negatif akibat penumpukan sampah. Hal ini disebabkan oleh penerapan kebijakan pengelolaan sampah yang tidak tepat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sehingga mengakibatkan menumpuknya sampah dalam jumlah besar di pinggir jalan dan lahan yang belum dikembangkan di Kota Bandung. Permasalahan sampah di Kota Bandung juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pengelolaan sampah yang dilakukan secara terus menerus oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, sarana dan prasarana pengangkutan sampah di Kota Bandung belum memadai, dan banyaknya sampah yang menumpuk di Kota Bandung menyebabkan kurangnya truk pengangkut sampah di Kota Bandung. Permasalahan lain juga terjadi pada birokrasi jasa lingkungan. Hal tersebut adalah kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan organisasi masyarakat Kota Bandung, pemerintah daerah, dan UPT Kota Bandung dalam menangani penumpukan sampah di Kota Bandung. Subyek penelitian ini adalah sektor kebersihan jasa lingkungan yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian deskriptif melibatkan identifikasi kondisi atau situasi tertentu dan upaya menjelaskan fenomena sosial tertentu. Hasil yang dicapai dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah di bidang pengelolaan limbah padat dan limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan yang diterapkan, upaya pengawasan dan penegakan hukum, serta masyarakat setempat. bisa beragam.
subject: Articles
  topic: section
creator: Nurikhwan Yulianto
rights: Copyright (c) 2025 Nurikhwan yulianto Nurikhwan yulianto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-18
publication date: 2025-06-18
starting page: 235
ending page: 239
doi: 10.30656/jygpbb48

Pola Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Tahun 2024 Studi Di Badan Pengawas Pemilu Kota Serang
type: item
description: The 2024 general election (election) is the most complex election in the history of elections in Indonesia. One of the reasons for this complexity is that the stages of the election and regional head elections are held in the same year. One of the things that determine the success of holding the 2024 election is determined by the human resources for election supervisors who are qualified, have integrity, and are professional. The sub-district election supervisor is in a strategic position in carrying out election supervision and must coordinate supervisors at the sub-district/village level and polling station supervisors. The aim of the research is to examine the recruitment pattern of sub-district election supervisors in the 2024 elections at the Serang City Election Supervisory Agency (Bawaslu). The method used is a descriptive analysis method approach with data collection techniques using literature studies from various relevant sources. The research results found that the recruitment pattern for sub-district election supervisors in 2024 in Bawaslu Serang City was carried out openly, with a recruitment pattern based on competency and electoral experience. A closed recruitment pattern was not carried out, but an in-depth study of activities in the cadre formation of social organizations from various elements of society was carried out in an unwritten manner. It was found that enthusiastic community participation was seen from the large number of registrants who followed through to the completion of the selection process.
subject: Articles
  topic: section
creator: Agus Aan Hermawan
rights: Copyright (c) 0
date: 2024-05-01
publication date: 2024-05-01
starting page: 70
ending page: 86
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8571

The Role of Indonesia in Leading Efforts to Mitigate Climate Change in ASEAN in 2023
type: item
description: This research investigates Indonesia's pivotal role in spearheading initiatives aimed at addressing climate change in the ASEAN region through 2023. Using qualitative research methods, including document analysis, and literature review, this research explores the various strategies, policies, and actions undertaken by Indonesia to combat climate change on a regional scale. The findings highlight Indonesia's proactive stance, leadership efforts, and collaborative engagement within ASEAN to mitigate the impacts of climate change. By analysing Indonesia's contributions and challenges in leading climate change mitigation efforts, this study provides valuable insights for policymakers, stakeholders, and researchers involved in environmental governance and climate action in the ASEAN community. Keywords: Indonesia, ASEAN, climate change, mitigation efforts, regional leadership
subject: Articles
  topic: section
subject: Indonesia
  topic: keywords
subject: ASEAN
  topic: keywords
subject: climate change
  topic: keywords
subject: mitigation efforts
  topic: keywords
subject: regional leadership
  topic: keywords
creator: Hartanto Hartanto
rights: Copyright (c) 2024 Hartanto Hartanto
date: 2024-04-25
publication date: 2024-04-25
starting page: 62
ending page: 69
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8456

Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
type: item
description: The Lembata Regency Government uses government cooperation as the main method for dealing with natural disasters. The creation of strategic disaster documents such as disaster risk assessment documents and disaster contingency plans shows collaborative Governance successfully handled the disaster in Lembata Regency. This research aims to find out about Collaborative Governance in Natural Disaster Management in Lembata Regency, East Nusa Tenggara. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources for this research. Research results (1) indicators of face-to-face dialogue in collaboration are key elements of effective disaster management, (2) indicators of building trust between Stakeholders is an important component to achieve optimal results in mitigation efforts and response to disasters, (3) indicators of commitment to the process become a solid foundation in joint efforts to overcome disasters, (4) indicators of shared understanding are needed to build effective disaster management cooperation and successful in Lembata Regency, (5) interim results indicators of this collaboration have a strategic impact and are an important step towards more effective and successful disaster management in Lembata Regency. In conclusion, to achieve this goal, inclusive and structured collaboration is needed with a clear division of roles and responsibilities.
subject: Articles
  topic: section
subject: Natural disasters
  topic: keywords
subject: Disaster Management
  topic: keywords
subject: Collaboration
  topic: keywords
creator: Syamsudin Lango Kukun
creator: Rudi Subiyakto
creator: Edy Akhyary
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-04-24
publication date: 2024-04-24
starting page: 53
ending page: 61
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8476

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam Pembinaan Tenaga Pendidik Di Sekolah Khusus (Skh) Negeri 01 Kota Serang dan Sekolah Khusus (Skh) Negeri 02 Kota Serang
type: item
description: This research aims to prove the theory states that the planning, implementation, and evaluation of the policies of the Banten Province Education Service in developing teaching staff in SKh Negeri 01 Serang City and SKh Negeri 02 Serang City. The method used in this research is descriptive qualitative with analytical techniques using various data analyses until reaching a maximum point which is often called the saturation point. According to Sugiyono 2011:37, there are three interactive models in data analysis, namely data reduction, data presentation, and concluding. The location of this research was carried out at three locations, namely the Banten Provincial Education Office in the Special Schools (SKh) sector, the second and third locations were at SKh Negeri 01 and 02 Serang City. This research showed that the curriculum-based training activity program involved 70 participants from teaching staff at state special schools 01 and 02 in the city of Serang with resource persons and the material delivered was per what was needed by teaching staff at special schools. Evaluation of policies in learning training is carried out after the activities are carried out. The evaluation was carried out at the Banten Provincial Education Office. This evaluation is carried out for the sake of improvement for further activities that will be carried out in other places..
subject: Articles
  topic: section
subject: Public Policy
  topic: keywords
subject: Education
  topic: keywords
subject: Coaching
  topic: keywords
creator: Iip Mualip
creator: Suwaib Amiruddin
creator: Ayuning Budiati
rights: Copyright (c) 2024
date: 2024-04-08
publication date: 2024-04-08
starting page: 39
ending page: 52
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8453

Tinjauan Implementasi Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Provinsi Riau: Analisis Kebijakan Organisasi
type: item
description: This study aims to determine the implementation of the regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform number 17 of 2021 concerning the equalization of administrative positions into functional positions at the Organization Bureau of the Regional Secretariat of Riau province. The type of research used in this journal is a type of qualitative research. The method of data collection that the authors use in this study is the technique of observation, interviews, and documentation with informants in the organizational Bureau of the Regional Secretariat of Riau province. Based on the results of research related to the implementation of the regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform number 17 of 2021 on the equalization of administrative positions into functional positions at the Riau provincial secretariat Organization Bureau, the results obtained that the equalization of administrative positions into functional positions at the riau provincial secretariat Organization Bureau has been implemented properly and on time. In its implementation, there are constraints in proposing the name of the functional position that matches the previous structural position to fill the functional position to be equalized. In addition, many functional officials who still do not understand the job system and mechanism of work as a functional position.
subject: Articles
  topic: section
subject: Policy Implementation
  topic: keywords
subject: Equalization Of Positions
  topic: keywords
subject: Functional Positions
  topic: keywords
creator: Adriana Saputri
creator: Mustiqowati Ummul Fithriyyah
rights: Copyright (c) 2024 Adriana Saputri, Mustiqowati Ummul Fithriyyah
date: 2024-04-08
publication date: 2024-04-08
starting page: 29
ending page: 38
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.7976

Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
type: item
description: The Indonesian government affirms its commitment to gender equality, providing equal opportunities for women and men in national development, with the main aim of protecting the Indonesian nation and improving general welfare. Gunungkidul Regency, DIY, is facing serious cases of violence, especially sexual violence against minors. The government not only formulates policies, but also takes concrete steps in responding to these cases. Yogyakarta has a high risk of sexual violence, and regional regulations are an instrument for implementing gender equality in the public and private sectors. In the context of public policy, stakeholder involvement is considered important. Stakeholder analysis aims to identify the parties involved in implementing Gunungkidul Regent Regulation Number 33 of 2022. Qualitative research using the Institutional Analysis and Development (IAD) method concludes that the roles of stakeholders can be grouped into four categories. DPRD as contestants, Regional Government, Bappeda, and Police as players, society as subjects with high interests but limited power, and NGOs as supporting groups through campaigns. Stakeholder synergy is considered key to the success of policies to overcome gender gaps in Gunungkidul, ensuring the active participation of all parties to achieve the goals of gender equality and combat violence.
subject: Articles
  topic: section
subject: Regional Regulation
  topic: keywords
subject: DIY
  topic: keywords
subject: Gender Equality
  topic: keywords
creator: Wilfridus Hapu Ndamayilu
creator: Marlince Tara Koja
creator: Daniel Lani Daghu
creator: Antonius Mangutu Ndamu Namu
rights: Copyright (c) 2024 Wilfridus Hapu Ndamayilu, Marlince Tara Koja, Daniel Lani Daghu, Antonius Mangutu Ndamu Namu
date: 2024-04-05
publication date: 2024-04-05
starting page: 14
ending page: 28
doi: 10.30656/jdkp.v5i1.8020